Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menegaskan kliennya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap memberikan klarifikasi kepada penyidik sesuai jadwal yang ditentukan.
Di sisi lain, Fernando juga menyoroti dugaan penyebaran dokumen kepada publik serta aksi demonstrasi yang dinilai berpotensi menggiring opini dan merugikan nama baik kliennya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berkembangnya perkara yang melibatkan Antonius.
Kuasa hukum menegaskan bahwa pihaknya tetap bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan dan telah berkomunikasi dengan penyidik terkait penjadwalan pemeriksaan.
Menurut Fernando, beredarnya dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada publik menjadi perhatian serius.
Mereka menilai penyebaran dokumen itu berpotensi melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
"Kami akan mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran dokumen tersebut kepada publik," ujar Fernando, Senin (29/6/2026).
Selain itu, Fernando juga menyoroti aksi unjuk rasa yang sebelumnya berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan dan di salah satu kantor partai politik.
Dirinya menilai rangkaian peristiwa tersebut mengarah pada upaya sistematis untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap Antonius.
Ia menilai, aksi-aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi juga berpotensi mengarah pada pembunuhan karakter (character assassination) atau upaya merusak reputasi seseorang melalui penyebaran tuduhan maupun opini yang belum terbukti kebenarannya.
Meski demikian, Fernando menegaskan bahwa Antonius tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Fernando menjelaskan bahwa kliennya belum dapat memenuhi panggilan klarifikasi karena sedang menjalankan tugas kedewanan bersama DPRD Kota Medan di Bandung dan Bogor.
Ia mengakui telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada penyidik mengenai ketidakhadiran tersebut sekaligus mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan.
"Klien kami siap memberikan klarifikasi dan mengikuti seluruh proses hukum sesuai jadwal yang ditentukan," tegas Fernando.
Selanjutnya, Antonius membantah adanya dugaan pemukulan kepada pihak terlapor, dan mengedepankan langkah persuasif terkait kisruh yang terjadi menimpa dirinya.
"Nggak ada saya pukul, namun saya tetap melakukan tindakan persuasif menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Lingkungan IX Kelurahan Sei Agul, Junus Banjarnahor, mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah tokoh masyarakat sebelumnya telah berupaya memediasi persoalan antara pelapor, Marojahan Silalahi, dan Antonius.
Dikatakan Junus, hasil komunikasi yang dilakukan saat itu menghasilkan kesepakatan untuk mempertemukan kedua belah pihak pada Minggu, 7 Juni 2026.
Namun, sebelum pertemuan tersebut terlaksana, ia mengetahui bahwa Marojahan telah melaporkan persoalan itu ke Polrestabes Medan.
Junus juga mengungkapkan bahwa pelapor dan terlapor merupakan sahabat lama.
Namun, hubungan keduanya diketahui mulai merenggang dalam beberapa tahun terakhir akibat adanya perbedaan pandangan.
Ia berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan.
"Saya berharap kedua belah pihak dapat menempuh jalan damai demi kebaikan bersama," kata Junus.
Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung di Polrestabes Medan. Pihak kuasa hukum menyatakan Antonius akan memenuhi panggilan penyidik setelah jadwal pemeriksaan yang baru ditetapkan.
Mereka berharap seluruh proses hukum berjalan secara objektif, profesional, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian hukum yang adil.(jai)
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi