JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Paripurna ke-8 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut diambil secara aklamasi setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan serta pemaparan visi dan program kerja oleh calon Kapolri.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Presiden (Surpres) Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.
"Pada hari ini kita ingin mendengar isi-isi dan poin-poin apa yang akan disampaikan oleh calon Kapolri," ujar Habiburokhman saat membuka rapat.
Baca Juga:
Dalam pemaparannya, Suyudi mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat" sebagai arah transformasi institusi Polri. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak berarti memulai dari nol, melainkan melanjutkan program yang dinilai baik dan memperbaiki kebijakan yang belum optimal.
Menurutnya, kritik dari masyarakat harus diterima secara terbuka sebagai bahan evaluasi. Ia menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
"Polri harus terbuka terhadap kritik berbasis fakta, karena dari situlah kita mengetahui apa yang harus diperbaiki," ujar Suyudi.
Salah satu isu yang disoroti adalah fenomena "no viral, no justice" atau laporan baru ditangani setelah menjadi viral. Suyudi menegaskan, ke depan setiap laporan masyarakat harus diproses berdasarkan hukum tanpa menunggu perhatian publik.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum