JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dukungan tersebut disampaikan menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas tidak wajar di dalam lapas.
Bahtra menilai pengawasan eksternal oleh Ombudsman penting untuk memastikan setiap instansi pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan tersebut harus terus diperkuat guna menjaga transparansi dan akuntabilitas.
"Tentu kita beri dukungan agar Ombudsman terus melakukan pengawasan kepada instansi yang terkait," ujar Bahtra, di Jakarta, dikutip Jumat (25/9/2026).
Baca Juga:
Menurutnya, hasil pengawasan Ombudsman harus menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Ia menekankan bahwa setiap temuan wajib ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyebut Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Ombudsman akan terus mendorong lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Ia berharap pengawasan yang dilakukan dapat memberikan masukan konstruktif serta memperbaiki tata kelola di berbagai sektor pemerintahan.
Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan adanya "klaster mewah" di dalam area lapas, yang dilengkapi fasilitas seperti ruang tamu, televisi, lemari es (kulkas), dapur, hingga fasilitas lain yang disebut menyerupai hunian apartemen.
Selain itu, Ombudsman juga melaporkan temuan minuman beralkohol di salah satu hunian warga binaan. Temuan tersebut dinilai berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan tata kelola di lingkungan pemasyarakatan.
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga