Komisi III DPR Desak Aset Pelaku Kejahatan Keuangan Dikembalikan kepada Korban
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asprov PSSI Sumatera, Arya Sinulingga.
"Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola organisasi dan kemajuan sepak bola di Sumatera Utara," kata Ketua LPON Ariadi di Medan, Sabtu (10/10/2026).
Ariadi mengatakan, PSSI Pusat harus melakukan klarifikasi sekaligus pemeriksaan terkait SK pengangkatan Arya sebagai Plt karena dalam pelaksanaan Kongres Tahunan PSSI pada 15 Januari 2026, Saudara Wendry dari Gumarang FC telah meminta kepada Saudara Arya Sinulingga untuk menunjukkan SK pengangkatan sebagai Plt Asprov PSSI Sumatera Utara yang terbaru.
Baca Juga:Namun, dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat kongres berlangsung. Karenanya LPON secara resmi mendesak PSSI Pusat untuk melakukan klarifikasi mengenai dasar hukum dan legalitas pengangkatan serta masa berlaku SK Plt yang bersangkutan.
Selain itu, sebut Ariadi, LPON juga mempertanyakan proses penunjukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang berdasarkan informasi telah disusun sebelumnya, sementara pihak-pihak bersangkutan yang disebut tidak hadir dalam proses Kongres Tahunan tersebut.
"Untuk itu, kami memohon PSSI Pusat melakukan verifikasi terhadap proses, mekanisme, serta dasar penunjukan kedua komite tersebut agar sesuai dengan ketentuan organisasi PSSI," papar Ariadi didampingi pengurus LPON lainnya.
Kata dia, dalam surat itu lembaga yang konsern pada perkembangan olah raga di daerah ini juga meminta penjelasan dan penegasan dari PSSI Pusat mengenai batas kewenangan seorang Plt Ketua Asprov PSSI, khususnya terkait kewenangan untuk menunjuk atau mengangkat Plt Ketua Askot/Askab PSSI di wilayah Sumatera Utara yang meliputi 33 kabupaten/kota.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum