Selain itu, Fernando juga menyoroti aksi unjuk rasa yang sebelumnya berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan dan di salah satu kantor partai politik.
Dirinya menilai rangkaian peristiwa tersebut mengarah pada upaya sistematis untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap Antonius.
Ia menilai, aksi-aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi juga berpotensi mengarah pada pembunuhan karakter (character assassination) atau upaya merusak reputasi seseorang melalui penyebaran tuduhan maupun opini yang belum terbukti kebenarannya.
Meski demikian, Fernando menegaskan bahwa Antonius tetap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Fernando menjelaskan bahwa kliennya belum dapat memenuhi panggilan klarifikasi karena sedang menjalankan tugas kedewanan bersama DPRD Kota Medan di Bandung dan Bogor.
Ia mengakui telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada penyidik mengenai ketidakhadiran tersebut sekaligus mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan.
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik