DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Dunia pendidikan di Sumatera Utara kembali tercoreng kasus korupsi. Setelah sebelumnya menahan Kepala SMAN 16 Medan, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan resmi menahan Renata Nasution, mantan Kepala SMAN 19 Medan, terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022–2023.
Renata diduga menyelewengkan dana BOS senilai Rp772.711.214 dari total anggaran sebesar Rp3,59 miliar yang diterima SMAN 19 Medan. Alih-alih digunakan untuk kepentingan pendidikan, dana tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi.
Kepala Kejari Belawan Samiaji Zakaria SH MH, melalui Kasi Intelijen Daniel Setiawan Barus SH, menjelaskan bahwa penetapan dan penahanan tersangka dilakukan pada Selasa (9/9/2025).
Baca Juga:"Penetapan dan penahanan tersangka inisial RN dalam perkara tindak pidana korupsi dana BOS pada SMA Negeri 19 Medan Tahun 2022 sampai 2023 sesuai Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: Print-04/L.2.26.4/Fd.1/09/2025 tanggal 9 September 2025," ujar Daniel dalam keterangan pers.
Renata dititipkan ke Rutan Perempuan Kelas IIA Medan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-02/L.2.26.4/Fd.1/09/2025. Penahanan berlaku selama 20 hari, terhitung 9–28 September 2025.
Daniel menegaskan, penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana. Ia menambahkan, tindakan Renata menimbulkan kerugian negara yang signifikan.
Atas perbuatannya, Renata dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal-pasal terkait dalam KUHP.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik