Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
"DPM pembohong. Tidak layak dipercaya," ujar Ungkap.
Karena merasa kesepakatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, Jumarimba kini meminta agar lahan dan rumah yang telah diserahkan dikembalikan apabila pelunasan tidak dilakukan.
Ungkap juga mengungkapkan adanya informasi yang diterimanya terkait alasan belum dicairkannya sisa pembayaran. Menurut dia, perusahaan meminta salah seorang anak Jumarimba yang berinisial N menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak membuat atau menyebarkan kritik terhadap perusahaan melalui media sosial.
"Ada lembaran lain harus diteken N, isinya jangan ribut di medsos," kata Ungkap.
Menurutnya, syarat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan isi akta jual beli yang telah ditandatangani sebelumnya. Karena itu, pihak keluarga menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda pembayaran.
Sementara itu, Humas PT Dairi Prima Mineral, Abdul Rahim Siregar, membenarkan bahwa sisa pembayaran belum dilunasi. Namun, ia menyebut pencairan dana masih menunggu penandatanganan surat yang dimaksud oleh anak Jumarimba.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa