JELAJAHNEWS.ID -Delapan provinsi dengan beban kasus Tuberkulosis (TBC) tertinggi di Indonesia sepakat mempercepat eliminasi penyakit menular tersebut. Kesepakatan itu diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Percepatan Eliminasi TBC yang digelar di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Provinsi yang terlibat yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan hingga tingkat kabupaten/kota.
"Ini pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Butuh dukungan bupati, wali kota, dan semua pemangku kepentingan agar upaya eliminasi TBC dapat berjalan cepat dan menyeluruh," kata Bobby.
Baca Juga:Delapan gubernur menyepakati delapan poin strategi, mulai dari memasukkan indikator TBC ke RPJMD, memperkuat koordinasi penanggulangan, menemukan kasus baru, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM), hingga memastikan pasien mendapat pengobatan tuntas dan terapi pencegahan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, keberhasilan delapan provinsi tersebut akan sangat menentukan capaian nasional. "Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan lebih dari 1 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian. Kalau delapan provinsi ini bisa menekan angkanya, maka kasus nasional akan turun drastis," ucap Tito.
Hal senada disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menggambarkan urgensi masalah ini dengan data mengejutkan: dua orang meninggal setiap lima menit akibat TBC. "Seperti Covid-19, kuncinya menemukan penderita lebih awal. Setelah itu kita beri obat agar tidak menularkan ke orang lain, lalu diteruskan pengobatan enam bulan," jelas Budi.
Melalui komitmen ini, pemerintah daerah diharapkan lebih agresif dalam menemukan dan menangani kasus TBC. Upaya ini juga sejalan dengan program prioritas Presiden RI untuk mencapai eliminasi TBC nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyoroti ketimpangan akses listrik di Indonesia dan mendesak pemerintah serta pemangku kepentingan
Politik
Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng milik PT Agro Jaya Perdana di Jalan KL Yos Sudarso KM 15,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan
Peristiwa
Perkara yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menuai sorotan setelah tim advokat dari Kantor Hukum Ben
Hukum
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar program Ombudsman On The Spot di Kantor Imigrasi Kela
Ragam
Keluarga Reza Valentino Simamora masih mempertanyakan hilangnya sejumlah barang pribadi milik korban, termasuk dua telepon genggam dan paspo
Peristiwa
Sebanyak 12 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon Direksi PT Bank Sumut dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya
Ekonomi
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi
Politik
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai
Politik
Konflik agraria yang telah berlangsung bertahuntahun di Provinsi Riau kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang di
Politik