Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara (Sumut) dinilai belum maksimal. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan yang memiliki rencana aksi penanganan TBC, sementara 17 lainnya baru sebatas menetapkan Tim Percepatan melalui surat keputusan (SK).
Kondisi ini mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, meminta seluruh kepala daerah segera mempercepat pembentukan tim sekaligus menyusun rencana aksi yang konkret.
"Komitmen bupati dan wali kota menjadi kunci. Tim percepatan harus segera dibentuk, rencana aksi disusun, dan semuanya wajib masuk dalam RPJMD daerah masing-masing. Tanpa itu, percepatan eliminasi TBC sulit tercapai," ujar Togap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan TBC se-Sumut yang digelar secara daring, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga:Togap juga menekankan pentingnya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) khusus TBC. Menurutnya, Perda akan menjadi acuan seluruh organisasi perangkat daerah dalam merencanakan anggaran dan program terkait.
Selain itu, ia mendorong pelaksanaan skrining TBC berbasis desa siaga, sehingga penemuan kasus dapat dilakukan sejak dini di tingkat masyarakat. "Penanganan TBC ini lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kolaborasi sampai ke desa sangat diperlukan," tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, menambahkan percepatan eliminasi TBC membutuhkan langkah strategis. Mulai dari penemuan kasus, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga perluasan terapi pencegahan dan penguatan surveilans.
"Eliminasi TBC adalah kerja bersama. Jika gerakan kita dikolaborasikan, target Sumut bebas TBC bisa terwujud lebih cepat," ungkap Faisal.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik