JELAJAHNEWS.ID -Upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara (Sumut) dinilai belum maksimal. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan yang memiliki rencana aksi penanganan TBC, sementara 17 lainnya baru sebatas menetapkan Tim Percepatan melalui surat keputusan (SK).
Kondisi ini mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, meminta seluruh kepala daerah segera mempercepat pembentukan tim sekaligus menyusun rencana aksi yang konkret.
"Komitmen bupati dan wali kota menjadi kunci. Tim percepatan harus segera dibentuk, rencana aksi disusun, dan semuanya wajib masuk dalam RPJMD daerah masing-masing. Tanpa itu, percepatan eliminasi TBC sulit tercapai," ujar Togap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan TBC se-Sumut yang digelar secara daring, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga:Togap juga menekankan pentingnya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) khusus TBC. Menurutnya, Perda akan menjadi acuan seluruh organisasi perangkat daerah dalam merencanakan anggaran dan program terkait.
Selain itu, ia mendorong pelaksanaan skrining TBC berbasis desa siaga, sehingga penemuan kasus dapat dilakukan sejak dini di tingkat masyarakat. "Penanganan TBC ini lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kolaborasi sampai ke desa sangat diperlukan," tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, menambahkan percepatan eliminasi TBC membutuhkan langkah strategis. Mulai dari penemuan kasus, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga perluasan terapi pencegahan dan penguatan surveilans.
"Eliminasi TBC adalah kerja bersama. Jika gerakan kita dikolaborasikan, target Sumut bebas TBC bisa terwujud lebih cepat," ungkap Faisal.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah