JELAJAHNEWS.ID -Upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara (Sumut) dinilai belum maksimal. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan yang memiliki rencana aksi penanganan TBC, sementara 17 lainnya baru sebatas menetapkan Tim Percepatan melalui surat keputusan (SK).
Kondisi ini mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, meminta seluruh kepala daerah segera mempercepat pembentukan tim sekaligus menyusun rencana aksi yang konkret.
"Komitmen bupati dan wali kota menjadi kunci. Tim percepatan harus segera dibentuk, rencana aksi disusun, dan semuanya wajib masuk dalam RPJMD daerah masing-masing. Tanpa itu, percepatan eliminasi TBC sulit tercapai," ujar Togap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan TBC se-Sumut yang digelar secara daring, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga:Togap juga menekankan pentingnya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) khusus TBC. Menurutnya, Perda akan menjadi acuan seluruh organisasi perangkat daerah dalam merencanakan anggaran dan program terkait.
Selain itu, ia mendorong pelaksanaan skrining TBC berbasis desa siaga, sehingga penemuan kasus dapat dilakukan sejak dini di tingkat masyarakat. "Penanganan TBC ini lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kolaborasi sampai ke desa sangat diperlukan," tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, menambahkan percepatan eliminasi TBC membutuhkan langkah strategis. Mulai dari penemuan kasus, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga perluasan terapi pencegahan dan penguatan surveilans.
"Eliminasi TBC adalah kerja bersama. Jika gerakan kita dikolaborasikan, target Sumut bebas TBC bisa terwujud lebih cepat," ungkap Faisal.
Pemprov optimistis, dengan kolaborasi aktif pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, target eliminasi TBC di Sumut dapat tercapai sesuai agenda pembangunan nasional bidang kesehatan.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik
Danantara Housing Expo (DHE) 2026 memperkuat kolaborasi ekosistem perumahan dengan mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan indu
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik