JELAJAHNEWS.ID -Upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara (Sumut) dinilai belum maksimal. Dari 33 kabupaten/kota, baru delapan yang memiliki rencana aksi penanganan TBC, sementara 17 lainnya baru sebatas menetapkan Tim Percepatan melalui surat keputusan (SK).
Kondisi ini mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, meminta seluruh kepala daerah segera mempercepat pembentukan tim sekaligus menyusun rencana aksi yang konkret.
"Komitmen bupati dan wali kota menjadi kunci. Tim percepatan harus segera dibentuk, rencana aksi disusun, dan semuanya wajib masuk dalam RPJMD daerah masing-masing. Tanpa itu, percepatan eliminasi TBC sulit tercapai," ujar Togap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan TBC se-Sumut yang digelar secara daring, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga:Togap juga menekankan pentingnya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) khusus TBC. Menurutnya, Perda akan menjadi acuan seluruh organisasi perangkat daerah dalam merencanakan anggaran dan program terkait.
Selain itu, ia mendorong pelaksanaan skrining TBC berbasis desa siaga, sehingga penemuan kasus dapat dilakukan sejak dini di tingkat masyarakat. "Penanganan TBC ini lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kolaborasi sampai ke desa sangat diperlukan," tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, menambahkan percepatan eliminasi TBC membutuhkan langkah strategis. Mulai dari penemuan kasus, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga perluasan terapi pencegahan dan penguatan surveilans.
"Eliminasi TBC adalah kerja bersama. Jika gerakan kita dikolaborasikan, target Sumut bebas TBC bisa terwujud lebih cepat," ungkap Faisal.
Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap p
Ekonomi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain menyampaikan lima tuntutan
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memeriksa dua pria yang diduga melakukan intimidasi terhadap pem
Hukum
Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah
Ekonomi
Komisi XII DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan ter
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan komitmen TVRI dalam menghadirkan layanan penyiaran yang merata bagi seluruh
Politik
Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (
Hukum
Oknum pejabat akademik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) berinisial AS dilaporkan ke Polrestabes Medan terkait dugaan
Hukum
Perumda Tirtanadi akan melakukan perbaikan pada pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter 1.000 milimeter yang mengalami kebocoran di
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang te
Daerah