JELAJAHNEWS.ID -Delapan provinsi dengan beban kasus Tuberkulosis (TBC) tertinggi di Indonesia sepakat mempercepat eliminasi penyakit menular tersebut. Kesepakatan itu diwujudkan melalui penandatanganan Komitmen Percepatan Eliminasi TBC yang digelar di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Provinsi yang terlibat yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan hingga tingkat kabupaten/kota.
"Ini pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Butuh dukungan bupati, wali kota, dan semua pemangku kepentingan agar upaya eliminasi TBC dapat berjalan cepat dan menyeluruh," kata Bobby.
Baca Juga:Delapan gubernur menyepakati delapan poin strategi, mulai dari memasukkan indikator TBC ke RPJMD, memperkuat koordinasi penanggulangan, menemukan kasus baru, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM), hingga memastikan pasien mendapat pengobatan tuntas dan terapi pencegahan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, keberhasilan delapan provinsi tersebut akan sangat menentukan capaian nasional. "Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan lebih dari 1 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian. Kalau delapan provinsi ini bisa menekan angkanya, maka kasus nasional akan turun drastis," ucap Tito.
Hal senada disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ia menggambarkan urgensi masalah ini dengan data mengejutkan: dua orang meninggal setiap lima menit akibat TBC. "Seperti Covid-19, kuncinya menemukan penderita lebih awal. Setelah itu kita beri obat agar tidak menularkan ke orang lain, lalu diteruskan pengobatan enam bulan," jelas Budi.
Melalui komitmen ini, pemerintah daerah diharapkan lebih agresif dalam menemukan dan menangani kasus TBC. Upaya ini juga sejalan dengan program prioritas Presiden RI untuk mencapai eliminasi TBC nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah