Sumut Terima Pengembalian TKD Terbesar Pascabencana, Capai Rp6 Triliun

JELAJAHNEWS.ID -Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi daerah yang menerima pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dari pemerintah pusat dalam kebijakan pengembalian TKD tahun 2026 bagi wilayah terdampak bencana banjir dan longsor. Nilai pengembalian yang diterima Sumut mencapai Rp6 triliun, jauh lebih besar dibandingkan Aceh dan Sumatera Barat.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat bersama kepala daerah terdampak bencana yang digelar di Jakarta, Senin (25/5/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Tito Karnavian menjelaskan bahwa besaran pengembalian dana disesuaikan dengan nilai pemotongan TKD yang sebelumnya diterapkan kepada masing-masing daerah saat kebijakan penyesuaian anggaran tahun 2026 diberlakukan.

Baca Juga:

• Hadapi Penurunan TKD 2026, Gubernur Bobby Siap Bantu Daerah Akses Pendanaan Alternatif Non-APBD

Menurut Tito, Sumatera Utara menjadi daerah dengan pemotongan TKD terbesar, yakni Rp6 triliun. Sementara itu, Aceh mengalami pemotongan sebesar Rp1,6 triliun dan Sumatera Barat sebesar Rp2,6 triliun.

"Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar," kata Tito Karnavian usai rapat.

Selain menerima pengembalian TKD terbesar, Sumatera Utara juga tercatat sebagai provinsi dengan kontribusi hibah terbesar untuk membantu daerah terdampak banjir dan longsor. Pemerintah Provinsi Sumut menyalurkan dana hibah sebesar Rp260 miliar kepada pemerintah daerah yang masih mengalami keterbatasan anggaran dalam penanganan dampak bencana.

Tito memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut. Menurutnya, dukungan antardaerah sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

"Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak. Sumbar Rp24 miliar, total masih ada 11 kabupaten yang masih perlu atensi khusus," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan perkembangan program rehabilitasi sarana pendidikan yang rusak akibat banjir dan longsor. Dari total 4.992 sekolah yang terdampak, sebanyak 3.084 sekolah akan segera direhabilitasi karena telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).

"Sebanyak 3.084 sekolah itu sudah ada Perjanjian Kerja Samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya," jelas Tito.

Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak juga mulai berjalan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengerjakan pembangunan huntap yang berada di atas lahan milik masyarakat. Namun, pembangunan huntap komunal di sejumlah daerah masih menghadapi kendala terkait penyediaan lahan yang aman dari potensi bencana.

"Kalau yang di tanahnya sendiri sudah dikerjakan BNPB. Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana. Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup juga harus menyiapkan lahannya," terang Tito.