Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Ia menilai pengawasan keamanan pangan perlu diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutarto, Selasa (22/9/2026), menyusul rangkaian kasus keracunan yang menimpa pelajar di beberapa wilayah. Kasus pertama terjadi pada 13 Agustus 2026, ketika 353 siswa di SMAN 1 Berastagi serta SMK/SMA Bersama di Kabupaten Karo diduga mengalami keracunan.
Selanjutnya, pada 14 September 2026, sebanyak 22 hingga 30 siswa MTs Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, dilarikan ke rumah sakit dengan dugaan serupa. Terbaru, pada 18 September 2026, sebanyak 38 siswa dari empat sekolah dasar di Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, mengalami sakit perut dan muntah-muntah setelah mengonsumsi paket MBG.
"Sumatera Utara termasuk daerah yang banyak mengalami keracunan akibat MBG. Saya meminta penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," ujar Sutarto.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara itu menjelaskan, BPOM melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi keamanan pangan. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga tersebut perlu dioptimalkan.
"BBPOM ini merupakan instrumen penting yang perannya harus diperkuat dalam pengawasan," jelasnya.
Sutarto menambahkan, peran BPOM telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Dalam regulasi tersebut, BPOM memiliki tanggung jawab dalam pengawasan mulai dari bahan baku hingga distribusi dan penyajian makanan.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi