DPR RI Serap Aspirasi Prolegnas 2027, Soroti Penyesuaian Status Jakarta Jadi DKJ
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027, termasuk terkait kepentingan daerah pasca perubahan status Jakarta.
Diketahui, status Jakarta kini berubah dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seiring rencana pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di tingkat pusat.
Baca Juga:"Masukan dari daerah akan kami tindak lanjuti dan dibahas di Badan Legislasi, serta dimasukkan ke Prolegnas sesuai urgensinya dan kesepakatan lintas fraksi," ujar Sturman saat kunjungan kerja ke Balai Kota Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Ia menegaskan DPR RI berkomitmen memastikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam setiap proses pembentukan undang-undang.
Salah satu isu yang mengemuka adalah penyesuaian regulasi daerah, termasuk wacana pengurangan jumlah anggota DPRD Jakarta dari 108 menjadi 86 orang.
Selain itu, Baleg juga menerima masukan terkait sejumlah rancangan undang-undang strategis, seperti RUU Satu Data Indonesia, RUU Masyarakat Adat, RUU Barang dan Jasa, hingga RUU Hak Asasi Manusia dan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Sturman menjelaskan, Baleg akan terus membuka ruang dialog melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), baik di Senayan maupun di berbagai daerah, guna menjaring aspirasi masyarakat secara luas.
"Dari berbagai masukan itu, kami akan menyusun long list rancangan undang-undang, lalu dipilih menjadi prioritas tahunan untuk dibahas di DPR," jelasnya.
Ia menegaskan, penyusunan Prolegnas tidak semata mengejar jumlah undang-undang, melainkan menitikberatkan pada kualitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
"Undang-undang harus bermakna, lahir dari kebutuhan masyarakat, dan relevan dengan perkembangan zaman," pungkasnya.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik