Deddy Sitorus Desak Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Karhutla di Kalimantan dan Sumatra

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Menurutnya, eskalasi kebakaran yang terus meluas membutuhkan penanganan secara terkoordinasi dengan mobilisasi sumber daya nasional secara maksimal.

Deddy menilai penanganan karhutla tidak dapat lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang memiliki keterbatasan anggaran serta kapasitas penanganan. Pemerintah pusat, kata dia, perlu segera mengambil langkah sistematis sebelum kondisi berkembang menjadi lebih sulit dikendalikan.

"Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali," kata Deddy, di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara itu mengatakan pemerintah pusat perlu mengoordinasikan seluruh sumber daya negara untuk merespons peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Deddy juga menyoroti kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, lembaga tersebut belum memiliki kapasitas fiskal atau dukungan pendanaan yang cukup untuk mengorkestrasi penanganan karhutla secara efektif dalam skala yang lebih luas.

"BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini," ujar politikus Fraksi PDI Perjuangan itu.

Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan. Menurutnya, pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam menghadapi dampak dan tantangan yang ditimbulkan oleh karhutla.

"Oleh karena itu, Presiden perlu meminta Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan yang dihadapi," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga menghadapi keterbatasan fiskal dalam menangani karhutla. Kondisi itu, menurut Deddy, semakin berat setelah adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya membuat pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanganan kepada daerah. Ia menilai mengharapkan pemerintah daerah bertindak maksimal dalam kondisi keterbatasan anggaran berpotensi membuat situasi semakin buruk.

"Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak," ujarnya.

Deddy mengatakan peningkatan kebakaran di Kalimantan dan Sumatra berlangsung secara bertahap sehingga belum sepenuhnya memperoleh perhatian publik secara luas. Namun, dampaknya, menurut dia, telah dirasakan masyarakat, terutama terhadap kualitas udara, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Deddy, sedikitnya 26.000 hektare lahan telah terbakar sepanjang semester pertama 2026 dan luas area terdampak disebut masih terus bertambah.

Selain itu, ia menyebut kualitas udara di sejumlah wilayah mengalami penurunan hingga melampaui ambang batas. Konsentrasi partikulat halus PM2.5 di sejumlah daerah disebut mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Kondisi tersebut, menurut Deddy, terjadi antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau. Penurunan kualitas udara itu disebut berdampak terhadap kesehatan masyarakat, termasuk meningkatnya risiko gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Karhutla, lanjut Deddy, juga menimbulkan dampak ekonomi yang tidak kecil. Asap dan kebakaran dapat mengganggu aktivitas logistik, transportasi, serta produktivitas perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat.

Ia menilai eskalasi karhutla saat ini lebih serius dibandingkan periode 2023 hingga 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, diperburuk oleh kekeringan ekstrem yang dikaitkannya dengan fenomena El Nino.

Karena itu, Deddy meminta pemerintah tidak menunggu hingga kebakaran meluas dan dampaknya semakin besar. Pemerintah pusat dinilai harus segera mengambil langkah luar biasa dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.

"Pemerintah pusat harus segera mengambil alih penanganan secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali," pungkasnya.(jn/**)