Deddy Sitorus Desak Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Karhutla di Kalimantan dan Sumatra

"Oleh karena itu, Presiden perlu meminta Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan yang dihadapi," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga menghadapi keterbatasan fiskal dalam menangani karhutla. Kondisi itu, menurut Deddy, semakin berat setelah adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya membuat pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanganan kepada daerah. Ia menilai mengharapkan pemerintah daerah bertindak maksimal dalam kondisi keterbatasan anggaran berpotensi membuat situasi semakin buruk.

"Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak," ujarnya.

Deddy mengatakan peningkatan kebakaran di Kalimantan dan Sumatra berlangsung secara bertahap sehingga belum sepenuhnya memperoleh perhatian publik secara luas. Namun, dampaknya, menurut dia, telah dirasakan masyarakat, terutama terhadap kualitas udara, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Deddy, sedikitnya 26.000 hektare lahan telah terbakar sepanjang semester pertama 2026 dan luas area terdampak disebut masih terus bertambah.