DPR Kritik Rencana Penutupan Prodi: Dinilai Abaikan Akar Masalah Pengangguran Terdidik

Kritik DPR juga dipicu oleh klaim pemerintah mengenai kelebihan lulusan pendidikan guru yang disebut mencapai 490.000 orang per tahun, sementara kebutuhan hanya sekitar 20.000 orang. Fikri mempertanyakan validitas data tersebut, mengingat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) justru mencatat kekurangan sekitar 374.000 guru di sekolah negeri.

"Klaim 490 ribu lulusan dibandingkan kebutuhan 20 ribu akan menyesatkan jika tidak disertai penjelasan metodologi. Menutup prodi keguruan tanpa memperbaiki distribusi guru justru berpotensi memperparah ketimpangan pendidikan," katanya.

DPR pun merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan keterbukaan data kebutuhan tenaga kerja, pemerataan penempatan tenaga profesional di daerah, serta peningkatan kualitas kurikulum.

Menurut Fikri, langkah penutupan prodi seharusnya bukan menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan pengangguran terdidik.

"Bukan kampus yang pertama kali harus disalahkan ketika lulusan menganggur, melainkan negara yang perlu menjelaskan mengapa perencanaan lapangan kerja dan penempatan profesi belum berjalan optimal," pungkasnya.(jn/**)