Dave Laksono Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
JELAJAHNEWS.D -Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, meminta TNI tidak usah ragu-ragu menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat. Apalagi, tegasnya, ormas tersebut bertindak bak preman, merasa berkuasa dan aman karena diduga terafiliasi partai politik.
Hal ini disampaikannya saat Rapat dengan jajaran Kodam III Siliwangi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Politisi Fraksi Partai Partai Gerindra, ia menyatakan bahwa partainya tidak pernah membenarkan perilaku premanisme.
"Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga," ujarnya dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (07/10/2025).
Baca Juga:Masyarakat, katanya, tidak boleh hidup dalam ketakutan. Maka dari itu TNI sebagai instansi yang terus mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi harus mampu hadir memberikan keamanan dan mengeliminasi berbagai gangguan ketertiban di tengah masyarakat.
Aksi premanisme berbalut ormas kerap terjadi di Indonesia. Akibat aksi itu, tidak jarang masyarakat jadi khawatir dalam melaksanakan aktivitasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi