DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.D -Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, meminta TNI tidak usah ragu-ragu menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat. Apalagi, tegasnya, ormas tersebut bertindak bak preman, merasa berkuasa dan aman karena diduga terafiliasi partai politik.
Hal ini disampaikannya saat Rapat dengan jajaran Kodam III Siliwangi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Politisi Fraksi Partai Partai Gerindra, ia menyatakan bahwa partainya tidak pernah membenarkan perilaku premanisme.
"Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga," ujarnya dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (07/10/2025).
Baca Juga:Masyarakat, katanya, tidak boleh hidup dalam ketakutan. Maka dari itu TNI sebagai instansi yang terus mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi harus mampu hadir memberikan keamanan dan mengeliminasi berbagai gangguan ketertiban di tengah masyarakat.
Aksi premanisme berbalut ormas kerap terjadi di Indonesia. Akibat aksi itu, tidak jarang masyarakat jadi khawatir dalam melaksanakan aktivitasnya.
"Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak dan TNI adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat jadi silakan ditindak," ucap Sabam lagi menegaskan pernyataannya.
Preman berkedok ormas ini juga menjadi perhatian dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut kalau aksi mereka kerap menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi karena menganggu iklim usaha di Indonesia.
Salah satu contoh, beberapa waktu lalu sebuah pabrik mobil kenamaan dari Cina batal mendirikan pabriknya di Subang. Negara ditaksir rugi triliunan akibat kejadian tersebut.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum