MEDAN -Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melakukan kunjungan kerja ke Gedung Keuangan Negara Medan/Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara (KPTIK BMN) di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (12/8/2025).
Kunjungan dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution bersama Wakil Ketua Lailatul Badri, diikuti anggota Pansus lainnya dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Rombongan disambut oleh Rahman selaku perwakilan pengelola gedung.
Menurut Rahman, Gedung Keuangan Negara merupakan salah satu bangunan bersejarah. "Gedung ini dibangun pada era 1960-an oleh arsitek Friedrich Silaban, yang juga merancang Monumen Nasional (Monas). Bersamaan dengan pembangunan Universitas HKBP Nommensen, gedung ini kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya," jelasnya.
Meski berstatus bangunan tua, Rahman menegaskan sistem proteksi kebakaran sudah tersedia. "Sejak tahun 2018, sistem proteksi kebakaran dipasang di seluruh area gedung. Kami juga memiliki tim teknisi kebakaran yang bersiaga 24 jam," katanya.
Usai pertemuan, rombongan Pansus meninjau langsung fasilitas proteksi kebakaran, mulai dari bak penampungan air di belakang gedung hingga hydrant di pintu masuk. "Bak penampungan ini memiliki kedalaman sekitar 5 meter dengan kapasitas besar. Sistem kontrol air terhubung ke seluruh bangunan. Untuk itu, kendaraan bermuatan berat tidak diperbolehkan masuk," tambah Rahman.
Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution menilai kunjungan ini penting untuk memperkaya pembahasan Ranperda. "Kami ingin mengetahui secara langsung sistem proteksi kebakaran yang dimiliki gedung ini. Informasi tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan Ranperda," ujarnya.
Wakil Ketua Pansus, Lailatul Badri, menyebut hasil peninjauan menunjukkan bahwa Gedung Keuangan Negara telah memenuhi standar nasional perlindungan kebakaran. "Selain memiliki bak penampungan air, tersedia pula ruang kontrol distribusi air ke setiap bangunan. Temuan ini akan menjadi acuan dasar kami dalam merumuskan regulasi," pungkasnya.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah menegaskan komitmen jajaran Kejati Aceh untuk terus memperbaiki kinerja dan memulihka
Hukum
Penyidik Balai Gakkum dan Korwas PPNS dari Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan B seorang sopir sebagai tersangka karena membawa
Hukum
DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat dituntaskan dan diputus dalam Rapat Paripurna pali
Politik
Danantara Housing Expo (DHE) 2026 memperkuat kolaborasi ekosistem perumahan dengan mempertemukan masyarakat, pengembang, perbankan, dan indu
Ekonomi
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik