MEDAN -Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melakukan kunjungan kerja ke Gedung Keuangan Negara Medan/Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Barang Milik Negara (KPTIK BMN) di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (12/8/2025).
Kunjungan dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution bersama Wakil Ketua Lailatul Badri, diikuti anggota Pansus lainnya dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Rombongan disambut oleh Rahman selaku perwakilan pengelola gedung.
Menurut Rahman, Gedung Keuangan Negara merupakan salah satu bangunan bersejarah. "Gedung ini dibangun pada era 1960-an oleh arsitek Friedrich Silaban, yang juga merancang Monumen Nasional (Monas). Bersamaan dengan pembangunan Universitas HKBP Nommensen, gedung ini kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya," jelasnya.
Meski berstatus bangunan tua, Rahman menegaskan sistem proteksi kebakaran sudah tersedia. "Sejak tahun 2018, sistem proteksi kebakaran dipasang di seluruh area gedung. Kami juga memiliki tim teknisi kebakaran yang bersiaga 24 jam," katanya.
Usai pertemuan, rombongan Pansus meninjau langsung fasilitas proteksi kebakaran, mulai dari bak penampungan air di belakang gedung hingga hydrant di pintu masuk. "Bak penampungan ini memiliki kedalaman sekitar 5 meter dengan kapasitas besar. Sistem kontrol air terhubung ke seluruh bangunan. Untuk itu, kendaraan bermuatan berat tidak diperbolehkan masuk," tambah Rahman.
Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution menilai kunjungan ini penting untuk memperkaya pembahasan Ranperda. "Kami ingin mengetahui secara langsung sistem proteksi kebakaran yang dimiliki gedung ini. Informasi tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan Ranperda," ujarnya.
Wakil Ketua Pansus, Lailatul Badri, menyebut hasil peninjauan menunjukkan bahwa Gedung Keuangan Negara telah memenuhi standar nasional perlindungan kebakaran. "Selain memiliki bak penampungan air, tersedia pula ruang kontrol distribusi air ke setiap bangunan. Temuan ini akan menjadi acuan dasar kami dalam merumuskan regulasi," pungkasnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik