Puan Maharani: Pelarangan Roblox Harus Diiringi Reformasi Literasi Digital Anak

JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang melarang permainan digital seperti Roblox patut dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pelarangan saja tidak cukup, dan harus dibarengi dengan strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan.

"Masalahnya bukan hanya pada game tertentu seperti Roblox. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan berpikir kritis dan perlindungan sejak dini di tengah banjirnya konten digital," ujar Puan dalam keterangan persnya, Kamis (7/8/2025).

Puan menyebutkan, saat ini banyak konten digital yang tidak sesuai untuk anak-anak, namun tetap bisa diakses dengan mudah. Karena itu, menurutnya, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap literasi digital anak.

Baca Juga:

• Puan Maharani: Permintaan Maaf Dirut KAI Penting, tapi Harus Diikuti Langkah Nyata

"Anak-anak butuh pemahaman, bukan sekadar larangan. Literasi digital harus diarahkan agar mereka memiliki filter diri saat berselancar di dunia maya," imbuh Puan.

Sebagaimana diketahui, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa permainan Roblox mengandung unsur kekerasan yang berpotensi memengaruhi perilaku anak-anak di dunia nyata. Ia menilai peserta didik pada usia sekolah belum memiliki kapasitas intelektual untuk membedakan antara realitas dan simulasi digital, sehingga rentan meniru adegan yang ditampilkan dalam permainan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melarang anak-anak memainkan game Roblox, dan pihak Istana telah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap platform digital serupa.

Menanggapi hal ini, Puan mendorong agar pendekatan terhadap perlindungan anak di ruang digital tidak bersifat parsial. Ia menekankan pentingnya keterlibatan tiga elemen utama dalam edukasi digital anak: anak itu sendiri, orang tua, dan tenaga pendidik.

"Anak-anak harus dipahamkan, bukan hanya dicegah. Orang tua dan guru juga perlu dibekali dengan keterampilan membimbing anak menghadapi paparan konten digital, bukan hanya sekadar mengawasi," tegas mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan mendorong agar Kementerian Pendidikan menjalin kemitraan lintas sektor, termasuk dengan Komdigi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga pelaku industri teknologi untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif.

"Kementerian Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Komdigi, KPAI, dan pelaku industri teknologi untuk merancang Pedoman Nasional Perlindungan Anak di Ruang Digital yang aplikatif dan menyeluruh," ujarnya.

Puan menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung upaya ini, baik dalam bentuk regulasi maupun penganggaran, agar perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi instruksi sektoral yang bersifat sementara.

"Jika ruang digital adalah masa depan anak-anak kita, maka negara tidak boleh absen dalam membentuknya. Tugas kita bukan hanya melarang, tetapi juga menyiapkan anak-anak menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan aman," pungkas Puan.