JELAJAHNEWS.ID -Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai laporan fiskal pemerintah seharusnya tidak hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga memaparkan tantangan dan risiko ekonomi yang sedang dihadapi negara.
Sorotan tersebut disampaikan Harris setelah pemerintah merilis laporan APBN Kita Triwulan I 2026. Dalam laporan itu, pemerintah mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Harris mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional tetap perlu dicermati secara realistis, terutama terkait peningkatan defisit APBN yang mencapai 140,5 persen.
Menurut Harris, penyampaian informasi fiskal yang terlalu menonjolkan optimisme berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat. Ia menilai publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk tantangan pembiayaan negara dan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.
Baca Juga:"Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung Karno, 'Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi'. Narasi APBN harus kembali membumi, menjejak pada realita yang sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif," kata Harris dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/5/2026).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola fiskal negara.
Ia menilai keterbukaan pemerintah terkait kondisi APBN akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
"Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang," ujarnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik