DPR Minta Pemerintah Sampaikan Kondisi APBN Transparan: Jangan Sembunyikan Tagihan Utang yang Jatuh Tempo

JELAJAHNEWS.ID -Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai laporan fiskal pemerintah seharusnya tidak hanya menampilkan capaian positif, tetapi juga memaparkan tantangan dan risiko ekonomi yang sedang dihadapi negara.

Sorotan tersebut disampaikan Harris setelah pemerintah merilis laporan APBN Kita Triwulan I 2026. Dalam laporan itu, pemerintah mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20,7 persen. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Harris mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional tetap perlu dicermati secara realistis, terutama terkait peningkatan defisit APBN yang mencapai 140,5 persen.

Menurut Harris, penyampaian informasi fiskal yang terlalu menonjolkan optimisme berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak utuh di tengah masyarakat. Ia menilai publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk tantangan pembiayaan negara dan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Baca Juga:

• Harris Turino: Pengawasan Independen Kunci Hindari Krisis di PT Taspen

"Setiap kali membaca rilis resmi seperti APBN Kita Q1 2026, saya selalu teringat pesan Bung Karno, 'Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan lupa bahwa akar pohon menancap di bumi'. Narasi APBN harus kembali membumi, menjejak pada realita yang sesungguhnya, bukan sekadar melayang di atas kertas presentasi yang atraktif," kata Harris dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/5/2026).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola fiskal negara.

Ia menilai keterbukaan pemerintah terkait kondisi APBN akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Kami menuntut transparansi. Jangan hanya merias angka di halaman depan, tapi sembunyikan tagihan utang yang jatuh tempo di halaman belakang," ujarnya.

Selain itu, Harris mengingatkan bahwa pengelolaan APBN tidak dapat dilakukan hanya dengan mengejar capaian jangka pendek. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal tetap sehat dan berkelanjutan agar mampu menopang pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan utang negara. Menurut Harris, ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang berbunga tinggi dapat memberikan tekanan tambahan terhadap APBN pada masa mendatang.

"Membangun negeri ini adalah maraton, bukan sprint dengan doping Lebaran dan utang berbunga tinggi. Mari kita lebih jujur dalam mengelola APBN," katanya.(jn/**)