"Anak-anak harus dipahamkan, bukan hanya dicegah. Orang tua dan guru juga perlu dibekali dengan keterampilan membimbing anak menghadapi paparan konten digital, bukan hanya sekadar mengawasi," tegas mantan Menko PMK itu.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar Kementerian Pendidikan menjalin kemitraan lintas sektor, termasuk dengan Komdigi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga pelaku industri teknologi untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif.
"Kementerian Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Komdigi, KPAI, dan pelaku industri teknologi untuk merancang Pedoman Nasional Perlindungan Anak di Ruang Digital yang aplikatif dan menyeluruh," ujarnya.
Puan menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung upaya ini, baik dalam bentuk regulasi maupun penganggaran, agar perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi instruksi sektoral yang bersifat sementara.
"Jika ruang digital adalah masa depan anak-anak kita, maka negara tidak boleh absen dalam membentuknya. Tugas kita bukan hanya melarang, tetapi juga menyiapkan anak-anak menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan aman," pungkas Puan.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik