"Anak-anak harus dipahamkan, bukan hanya dicegah. Orang tua dan guru juga perlu dibekali dengan keterampilan membimbing anak menghadapi paparan konten digital, bukan hanya sekadar mengawasi," tegas mantan Menko PMK itu.
Lebih lanjut, Puan mendorong agar Kementerian Pendidikan menjalin kemitraan lintas sektor, termasuk dengan Komdigi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hingga pelaku industri teknologi untuk menyusun kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif.
"Kementerian Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Komdigi, KPAI, dan pelaku industri teknologi untuk merancang Pedoman Nasional Perlindungan Anak di Ruang Digital yang aplikatif dan menyeluruh," ujarnya.
Puan menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung upaya ini, baik dalam bentuk regulasi maupun penganggaran, agar perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi instruksi sektoral yang bersifat sementara.
"Jika ruang digital adalah masa depan anak-anak kita, maka negara tidak boleh absen dalam membentuknya. Tugas kita bukan hanya melarang, tetapi juga menyiapkan anak-anak menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan aman," pungkas Puan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik