DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai permintaan maaf terbuka yang disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, atas insiden anjloknya Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Subang sebagai langkah awal yang baik. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab publik tidak cukup hanya sebatas gestur simbolik, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perbaikan sistem transportasi secara menyeluruh.
"Permintaan maaf itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Publik membutuhkan lebih dari sekadar simbol empati—yang mereka harapkan adalah langkah konkret untuk membenahi sistem. Jangan sampai ini hanya menjadi gimik," tegas Puan, Jumat (8/8/2025).
Diketahui, KA 1 Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi–Gambir anjlok di Stasiun Pagedenbaru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat (1/8). Menanggapi insiden tersebut, Dirut KAI Didiek Hartantyo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, bahkan membungkuk di hadapan publik bersama jajaran direksi dalam konferensi pers.
Baca Juga:Insiden ini berdampak besar: sekitar 440 ribu penumpang gagal diberangkatkan. Sebanyak 17 perjalanan kereta dibatalkan pada hari kejadian, dan 54 perjalanan mengalami keterlambatan pada keesokan harinya. Sebagai bentuk tanggung jawab, KAI akan mengembalikan dana tiket kepada seluruh penumpang terdampak.
Puan mengapresiasi sikap terbuka Didiek yang tidak mencari kambing hitam atas insiden tersebut.
"Kita butuh lebih banyak pemimpin yang berani mengakui kesalahan, bukan yang sibuk mencari pembenaran. Kepercayaan publik tidak datang begitu saja, melainkan harus dibangun melalui transparansi dan tanggung jawab," ujarnya.
Namun, Puan menekankan bahwa permintaan maaf hanyalah awal dari proses akuntabilitas. Ia menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di sektor perkeretaapian, mulai dari pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP), mitigasi risiko kecelakaan, hingga peningkatan layanan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik