Data dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total pendapatan dari royalti musik mencapai lebih dari Rp150 miliar. Namun, distribusi kepada para pencipta lagu masih menjadi sorotan, mengingat peran sekitar 10 LMK yang bertugas menarik dan menyalurkan royalti ke para pemilik hak cipta.
Menjaga Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Di sisi lain, para musisi dan pencipta lagu menegaskan pentingnya perlindungan hak ekonomi mereka. Mereka menilai pemutaran lagu tanpa kompensasi yang layak sebagai bentuk pembajakan terselubung yang mengabaikan hak moral dan ekonomi pencipta.
Untuk itu, Dasco menekankan bahwa regulasi ke depan harus mengedepankan keadilan dan keterbukaan informasi. "Harus ada kejelasan mekanisme, transparansi besaran tarif, serta saluran pengaduan yang dapat digunakan jika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak," tegasnya.
Lebih lanjut, DPR RI mendorong agar revisi UU Hak Cipta juga mengatur klasifikasi tempat usaha berdasarkan skala bisnis. Dengan demikian, kewajiban membayar royalti dapat dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan pelaku UMKM, sekaligus tetap menjamin hak pencipta lagu atas karya mereka.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik