JELAJAHNEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti pentingnya reformasi perlindungan psikososial di lingkungan pendidikan menyusul insiden meninggalnya seorang siswa SMA di Garut, Jawa Barat, berinisial P (16). P diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan fisik dan verbal di sekolahnya.
"Tentunya kami sangat berduka atas peristiwa memilukan ini. Harapannya, kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," ujar Puan dalam keterangan persnya, Senin (21/7/2025).
Menurut Puan, tragedi ini bukan sekadar peristiwa personal, tetapi juga cerminan dari lemahnya sistem perlindungan di dunia pendidikan. "Ini peringatan keras bahwa sistem deteksi dan intervensi dini terhadap kekerasan di sekolah masih belum memadai," tegasnya.
Sebagai informasi, P ditemukan meninggal dunia pada Senin (14/7), di rumahnya dalam kondisi gantung diri, tepat pada hari pertama masuk sekolah setelah libur kenaikan kelas. Berdasarkan keterangan keluarga, P telah mengalami perundungan sejak Juni 2025.
Puan menekankan bahwa penanganan perundungan di sekolah tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Ia menyoroti minimnya kapasitas guru dalam menangani tekanan psikologis siswa, absennya konselor profesional di sekolah, serta lemahnya kanal pelaporan ramah anak.
"Kehadiran konselor psikologis profesional wajib ada di setiap sekolah, bukan sekadar guru BK tanpa pelatihan psikologi yang memadai," tegas Puan.
Ia juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Daerah, untuk membangun sistem pelaporan aman dan rahasia, termasuk platform digital anonim yang mudah diakses pelajar.
Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat tren kekerasan di lingkungan pendidikan terus meningkat. Pada 2024, tercatat 573 kasus, naik signifikan dari 285 kasus pada 2023.
Menanggapi hal ini, Puan mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Remaja di Sekolah (Satgas PARS) yang melibatkan psikolog, tokoh masyarakat, dan instansi terkait untuk melakukan inspeksi dan pendampingan berkala.
"Kita tidak boleh menormalisasi bullying dengan dalih kenakalan remaja. Pembenahan struktural harus segera dilakukan demi masa depan generasi bangsa," tutup Puan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi