Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi resmi membuka kegiatan pesantren kilat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Program pembinaan keagamaan yang dipusatkan di Masjid At-Taubah tersebut bertujuan memperkuat keimanan dan membekali warga binaan dengan nilai spiritual selama menjalani masa pidana.
Kegiatan yang berlangsung selama sepekan ini diikuti puluhan WBP. Suasana khusyuk terlihat saat para peserta mengenakan baju koko dan peci, lalu mengikuti rangkaian pembelajaran yang telah disusun secara sistematis.
Kepala Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari pembinaan mental dan karakter.
"Kami berharap melalui pesantren kilat ini, warga binaan tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga mengalami 'kemerdekaan' batin. Ketika mereka bebas nanti, mereka membawa perubahan nyata dan mampu berbaur kembali di masyarakat sebagai pribadi yang religius," ujarnya.
Selama pelaksanaan pesantren kilat, peserta mendapatkan materi intensif yang meliputi pendalaman fikih ibadah, seperti tata cara salat dan bersuci yang benar; tahsin Al-Qur'an untuk memperbaiki bacaan serta hafalan surat-surat pendek; kajian akhlak terkait perubahan perilaku dan pengendalian diri; serta wawasan kebangsaan yang mengintegrasikan nilai keagamaan dengan kecintaan terhadap tanah air.
Pihak Lapas menghadirkan pengajar dari internal serta menggandeng penyuluh agama dari Kementerian Agama setempat untuk memastikan materi yang disampaikan tepat sasaran dan mudah dipahami.
Salah seorang WBP peserta kegiatan mengaku bersyukur dapat mengikuti pesantren kilat tersebut. Ia menilai program ini memberinya kesempatan untuk merenungi kesalahan masa lalu sekaligus memperdalam pemahaman agama.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah