Desakan Pencopotan Dirut PLN Menguat Usai Blackout Massal di Sumatera dan Sejumlah Wilayah Indonesia

JELAJAHNEWS.ID -Desakan agar Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dicopot dari jabatannya menguat setelah terjadi pemadaman listrik total atau blackout di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat malam (22/5/2026). Gangguan listrik yang mulai terjadi sekitar pukul 18.44 WIB itu melanda hampir seluruh Pulau Sumatera dan merembet ke sebagian wilayah Jawa Timur hingga Sulawesi Tengah.

Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai Darmawan Prasodjo tidak lagi layak memimpin PLN karena dinilai gagal menjaga stabilitas pasokan listrik nasional, dan pemadaman listrik total yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan serius dalam manajemen perusahaan.

"Darmawan tidak layak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PLN," kata Yudhistira di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, insiden blackout bukan pertama kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut pemadaman berskala besar telah berulang kali terjadi sejak 2024, khususnya di Pulau Sumatera.

"Catatan kami, di Sumatera saja sudah lebih dari tiga kali terjadi pemadaman listrik total. Ini menunjukkan persoalan mendasar yang belum mampu diselesaikan PLN," ujarnya.

Selain Sumatera, Yudhistira juga menyoroti gangguan listrik yang sebelumnya sempat terjadi di DKI Jakarta dan Bali. Ia menyebut Jakarta mengalami dua kali pemadaman dalam satu bulan terakhir, sedangkan Bali juga pernah mengalami gangguan serupa.

"Yang menjadi persoalan, PLN tidak pernah secara terbuka menjelaskan penyebab utama peristiwa ini. Transparansi kepada publik sangat minim," katanya.

Ia menilai pemadaman listrik massal berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi. Menurutnya, gangguan tersebut telah melumpuhkan berbagai layanan publik, aktivitas usaha, hingga mobilitas warga di sejumlah daerah.

"Kalau saya menilai, ini bagian dari kejahatan kemanusiaan sekaligus bentuk kegagalan manajemen PLN dalam menjalankan amanah rakyat," tegas Yudhistira.

Re-LUN juga mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi kinerja direksi PLN. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum turut menyelidiki penyebab pemadaman listrik yang dinilai sebagai kejadian luar biasa.

"Kami mendesak Presiden segera mencopot Darmawan Prasodjo yang sudah hampir enam tahun menjabat. Kami juga meminta Polri dan Kejaksaan Agung mengusut tuntas peristiwa ini," ujarnya.

Yudhistira turut menyinggung isu kondisi keuangan PLN yang disebut tengah mengalami tekanan. Ia mengaitkan hal tersebut dengan kabar kerugian perusahaan hingga Rp4,3 triliun, meningkatnya utang, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Saya meyakini kondisi PLN memang sedang kritis. Ada isu kerugian perusahaan, utang yang terus meningkat, dan wacana pemadaman bergilir karena tekanan keuangan," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, wilayah terdampak paling parah berada di Sumatera Utara. Pemadaman terjadi di Medan, Deliserdang, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Karo, Simalungun, Pematangsiantar, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Tapanuli, Sibolga, hingga Nias. Gangguan juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Aceh.

Sementara itu, penyebab awal pemadaman diduga berasal dari gangguan besar pada jalur transmisi 275 kilovolt (kV) Sungai Rumbai–Muara Bungo di Jambi yang kemudian merembet ke jaringan kelistrikan Sumatera. Gangguan listrik juga dilaporkan menjalar hingga wilayah Gresik, Jawa Timur, dan Tolitoli Utara di Sulawesi Tengah.

Peristiwa ini kembali memunculkan sorotan terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional dan kesiapan PLN dalam mengantisipasi gangguan berskala besar di masa mendatang.(jn/**)