Ia menilai pemadaman listrik massal berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi. Menurutnya, gangguan tersebut telah melumpuhkan berbagai layanan publik, aktivitas usaha, hingga mobilitas warga di sejumlah daerah.
"Kalau saya menilai, ini bagian dari kejahatan kemanusiaan sekaligus bentuk kegagalan manajemen PLN dalam menjalankan amanah rakyat," tegas Yudhistira.
Re-LUN juga mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi kinerja direksi PLN. Selain itu, mereka meminta aparat penegak hukum turut menyelidiki penyebab pemadaman listrik yang dinilai sebagai kejadian luar biasa.
"Kami mendesak Presiden segera mencopot Darmawan Prasodjo yang sudah hampir enam tahun menjabat. Kami juga meminta Polri dan Kejaksaan Agung mengusut tuntas peristiwa ini," ujarnya.
Yudhistira turut menyinggung isu kondisi keuangan PLN yang disebut tengah mengalami tekanan. Ia mengaitkan hal tersebut dengan kabar kerugian perusahaan hingga Rp4,3 triliun, meningkatnya utang, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Saya meyakini kondisi PLN memang sedang kritis. Ada isu kerugian perusahaan, utang yang terus meningkat, dan wacana pemadaman bergilir karena tekanan keuangan," katanya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik