Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Dalam rapat tersebut, Presiden secara resmi menetapkan bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Provinsi Aceh.
"Saya memutuskan bahwa empat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara resmi merupakan bagian dari wilayah administrasi Aceh," ujar Prabowo, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga:
Keputusan ini diambil berdasarkan laporan menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri dan diperkuat oleh data valid yang mendukung aspek historis, geografis, dan administratif.
Menurut Presiden, penetapan ini merupakan bentuk kepastian hukum atas batas wilayah dan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu administratif secara adil dan terukur.
"Keputusan ini diambil setelah melalui kajian komprehensif lintas kementerian dan lembaga," ujar Presiden.
Presiden juga menyampaikan harapannya agar keputusan ini menjadi solusi yang adil dan konstruktif bagi masyarakat di kedua provinsi, khususnya dalam menjaga hubungan sosial, pemerintahan, serta pembangunan daerah perbatasan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
Pengembalian empat pulau ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antarwilayah dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya berharap keputusan ini dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara," pungkasnya.(jn/**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik