JELAJAHNEWS.ID - Tim penasehat hukum keluarga almarhum Ripin dari Kantor Hukum Esron J. Silaban & Rekan meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) melakukan supervisi terhadap penanganan kasus kematian Ripin yang hingga kini belum terungkap.
Selain itu, mereka juga meminta Komisi III DPR RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut memantau proses penanganan perkara tersebut.
"Kami menilai penanganan perkara ini berjalan terlalu lambat dan belum menunjukkan keseriusan maksimal dalam pengungkapan kasus," kata Esron J. Silaban di Medan, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga:Tim penasehat hukum yang terdiri atas Esron J. Silaban, SH, MH, AKBP (Purn) Wetimin Panjaitan, SH, MH, Jepri Sitohang, SH, dan Hormat Sitinjak, SH, menilai sangat memprihatinkan ketika perkara hilangnya nyawa seseorang berjalan lebih dari satu tahun tanpa memberikan kepastian hukum yang jelas kepada keluarga korban.
Esron menjelaskan, Ripin meninggal dunia pada 27 April 2025. Pada awalnya, peristiwa tersebut disebut sebagai kecelakaan lalu lintas berdasarkan keterangan salah satu pihak yang bersama korban. Namun, hasil pemeriksaan Unit Laka Lantas Polresta Deli Serdang tidak menemukan fakta yang mengarah pada dugaan kecelakaan lalu lintas.
Berdasarkan hasil gelar perkara, penanganan kasus kemudian dilimpahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang dan ditingkatkan ke tahap penyidikan dugaan tindak pidana terhadap nyawa orang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/9/IV/2025/SPKT/SAT RESKRIM/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMUT tanggal 30 April 2025.
Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum sempat menetapkan dua orang tersangka atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Namun, melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penetapan tersangka dan penahanan dinyatakan tidak sah karena adanya persoalan prosedural dalam proses penyidikan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik