Meski demikian, penasehat hukum menegaskan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak menghapus substansi dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.
"Substansi dugaan tindak pidana atas meninggalnya almarhum Ripin tetap wajib diungkap secara terang dan profesional," ujar Esron.
Menurut dia, setelah putusan praperadilan yang dijatuhkan pada 11 Desember 2025, perkembangan penyidikan belum menunjukkan kemajuan berarti.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terakhir tertanggal 5 Mei 2026, pemeriksaan yang dilakukan penyidik baru sebatas terhadap sekitar 10 orang saksi.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam bagi keluarga korban yang hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya Ripin.
Guna mendorong pengungkapan perkara, pihak keluarga melalui penasehat hukumnya mengaku telah berulang kali menyampaikan surat kepada Polda Sumatera Utara.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
