Pihaknya juga telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi kepada Kapolda Sumut guna menyampaikan secara langsung harapan keluarga korban terkait penanganan perkara tersebut.
Selain itu, penasehat hukum keluarga korban juga telah menyurati Kapolri untuk meminta supervisi serta perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut.
Esron berharap Komisi III DPR RI dan Komnas HAM turut memantau jalannya penanganan perkara demi memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan berkeadilan.
Pihaknya juga mendesak Polresta Deli Serdang serta Polda Sumatera Utara segera mengambil langkah konkret dan serius untuk menuntaskan perkara tersebut.
"Kami mendesak agar perkara ini tidak terus berjalan tanpa arah dan tanpa kepastian hukum yang jelas. Negara tidak boleh kalah dalam mengungkap kebenaran," tegasnya.
Keluarga almarhum Ripin berharap institusi penegak hukum benar-benar hadir memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berharap hukum tetap berdiri tegak tanpa pandang bulu.
"Kami berharap Kapolri, Komisi III DPR RI, dan Komnas HAM dapat memberikan perhatian terhadap perkara ini agar keluarga korban memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan yang telah lama dinantikan," kata Esron.(jns/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik