Komisi III DPR Desak Aset Pelaku Kejahatan Keuangan Dikembalikan kepada Korban
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
LBH Medan juga menilai pengakuan tersangka tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pembentukan motif. Mereka mengingatkan bahwa menurut Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka memiliki hak untuk tidak menjawab, menyangkal, atau memberikan keterangan yang tidak memberatkan dirinya.
Karena itu, LBH menilai kasus ini "belum terang secara hukum maupun substansi".
"Penyidik wajib melakukan verifikasi holistik, menelusuri fakta pendukung, dan menguji konsistensi pengakuan dengan alat bukti lain," ujar LBH.
Selain itu, LBH menyinggung bahwa motif "sakit hati" tidak memiliki korelasi dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Hakim Khamozaro kepada media. Ia mengaku menerima telepon misterius dan diduga mendapat ancaman ketika menjadi hakim ketua dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Sumatra Utara yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.
LBH menilai hal itu seharusnya menjadi bagian penting dari penyidikan karena berkaitan dengan keamanan seorang penegak hukum serta integritas proses peradilan.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum