Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
LBH Medan juga menilai pengakuan tersangka tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pembentukan motif. Mereka mengingatkan bahwa menurut Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka memiliki hak untuk tidak menjawab, menyangkal, atau memberikan keterangan yang tidak memberatkan dirinya.
Karena itu, LBH menilai kasus ini "belum terang secara hukum maupun substansi".
"Penyidik wajib melakukan verifikasi holistik, menelusuri fakta pendukung, dan menguji konsistensi pengakuan dengan alat bukti lain," ujar LBH.
Selain itu, LBH menyinggung bahwa motif "sakit hati" tidak memiliki korelasi dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Hakim Khamozaro kepada media. Ia mengaku menerima telepon misterius dan diduga mendapat ancaman ketika menjadi hakim ketua dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan Sumatra Utara yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.
LBH menilai hal itu seharusnya menjadi bagian penting dari penyidikan karena berkaitan dengan keamanan seorang penegak hukum serta integritas proses peradilan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa