Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
PolitikJELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru'yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan mengenai upah minimum khusus bagi tenaga kesehatan.
Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan, serta melindungi profesi tenaga kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan masyarakat.
Baca Juga:Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V tersebut mengatakan, gagasan tersebut muncul setelah menerima berbagai aspirasi dari tenaga kesehatan yang mengeluhkan masih rendahnya tingkat penghasilan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Achmad, profesi tenaga kesehatan, seperti perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan sektor pekerjaan lain. Selain memikul tanggung jawab terhadap keselamatan pasien, mereka juga menghadapi risiko tinggi terpapar penyakit menular maupun infeksi dalam menjalankan tugas.
"Pekan lalu saya bertemu dengan komunitas bidan, perawat, dan tenaga kesehatan. Mereka menyampaikan bahwa masih ada tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah maupun klinik dengan penghasilan sekitar Rp1,7 juta per bulan. Padahal mereka menangani keselamatan pasien, mendampingi persalinan ibu dan bayi, serta menghadapi risiko tinggi terpapar penyakit infeksi," ujar Achmad Ru'yat, menjelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, kesejahteraan tenaga kesehatan harus sejalan dengan besarnya tanggung jawab yang mereka emban sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum