JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewasnya Melkiana Duwita, seorang ibu hamil, akibat penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, peristiwa yang merenggut nyawa korban beserta bayi yang dikandungnya itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus menjadi peringatan bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik belum berjalan secara optimal.
Baca Juga:Mafirion menegaskan bahwa negara harus memastikan pengusutan kasus dilakukan secara tuntas agar memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi korban dan keluarganya.
"Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik. Karena itu, penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelakunya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum," ujar Mafirion, dikutip, di Jakarta, Senin (6/7/2026),
Peristiwa penembakan terjadi di rumah orang tua korban di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan, pos, dan markas TNI. Berdasarkan informasi yang disampaikan, salah satu peluru menembus dinding kayu rumah dan mengenai kepala Melkiana yang saat itu sedang mengandung delapan bulan.
Akibat insiden tersebut, Melkiana dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia. Sementara itu, Komando Operasi Habema membantah keterlibatan anggotanya dalam penembakan dan menyatakan bahwa tembakan berasal dari kelompok bersenjata.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
