Keracunan MBG Berulang di Sumut, DPRD Minta Peran BPOM Diperkuat
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Mafirion menilai proses penyelidikan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut. Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang jelas, praktik impunitas atau pembiaran terhadap pelaku pelanggaran hukum akan terus terjadi dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
"Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan," tegasnya.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sipil. Selain kehilangan anggota keluarga, warga juga menghadapi ketakutan berkepanjangan, terganggunya akses pendidikan, layanan kesehatan, serta hilangnya mata pencaharian.
Menurut Mafirion, kelompok yang paling rentan terdampak dalam situasi konflik bersenjata adalah perempuan dan anak. Selain berisiko kehilangan nyawa, perempuan juga menghadapi ancaman berbagai bentuk kekerasan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, serta trauma berkepanjangan akibat situasi keamanan yang tidak menentu.
"Konflik di Papua telah berlangsung terlalu lama tanpa penyelesaian yang komprehensif. Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang setiap hari hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus segera diakhiri melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi korban jiwa," katanya.
Selain meminta pengusutan secara menyeluruh, Mafirion juga mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil melalui peningkatan pengamanan di kawasan permukiman, menjamin akses layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap tersedia, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.(jn/**)
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi