DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID - Kasus overdosis yang viral di media sosial berujung pada penyegelan tempat hiburan malam Blue Night di Kabupaten Langkat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menutup sementara lokasi tersebut, Sabtu (1/11/2025) malam karena belum memiliki izin operasional lengkap.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut, Moettaqien Hasrimy, menyebut bahwa pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus hasil investigasi terkait legalitas tempat hiburan malam tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, Blue Night hanya memiliki izin bangunan dan karaoke, namun belum mengantongi izin sebagai klub malam atau diskotek.
"Izin yang dimiliki baru bangunan dan karaoke. Untuk izin klub malam atau diskotek belum ada dari Pemprov Sumut," kata Moettaqien, Minggu (2/11/2025).
Baca Juga:
Pemprov Sumut menilai kejadian overdosis yang terjadi di lokasi menjadi alarm penting bagi pengetatan pengawasan tempat hiburan di wilayahnya. Oleh karena itu, langkah penyegelan dilakukan guna memastikan seluruh proses perizinan sesuai aturan.
"Langkah ini bukan semata hukuman, tapi bentuk pengawasan. Semua tempat hiburan wajib memenuhi izin sebelum beroperasi," ujar Moettaqien.
Penyegelan Blue Night dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Satpol PP Sumut, Kodim 0203/Langkat, Subdenpom Binjai, Polres Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Tim tersebut sebelumnya telah melakukan pengecekan dan mediasi dengan pihak pengelola sebelum penyegelan resmi dilakukan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik