Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Sepanjang tahun 2025, kasus gagal bayar (galbay) dalam layanan pinjaman online (pinjol) mencuat dan menjadi sorotan publik. Fenomena ini banyak dikaitkan dengan komunitas pengguna yang secara aktif mencari cara untuk menghindari tagihan. Namun, menurut temuan terbaru Jakpat, lonjakan tersebut tidak dipicu oleh pengguna baru, melainkan berasal dari pengguna lama yang kesulitan mengelola kewajiban finansialnya di tengah tekanan ekonomi.
Jakpat melakukan survei terhadap 2.041 responden pada paruh pertama 2025, terdiri dari Generasi Z (39%), Milenial (42%), dan Generasi X (19%). Survei ini bertujuan mengungkap kebiasaan pengguna layanan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia, mencakup e-wallet, perbankan digital (mobile/internet), layanan Buy Now Pay Later (BNPL/paylater), pinjaman online, urun dana (crowdfunding), dan peer-to-peer (P2P) lending.
Hasil survei menunjukkan mayoritas responden menggunakan e-wallet (95%), diikuti oleh layanan paylater (29%) dan pinjol berbentuk uang tunai (9%). Sementara itu, 45% responden memanfaatkan layanan perbankan digital, dengan 89% menggunakan mobile/internet banking dan 45% mengakses digital banking.
Pertumbuhan Stagnan pada Fintech BNPL dan Pinjol
Dalam kategori paylater, Jakpat mencatat sedikit penurunan penggunaan aplikasi dari 31% pada paruh pertama 2024 menjadi 29% di tahun 2025. Namun, pengguna paylater dalam e-wallet meningkat dari 12% menjadi 14%. Faktor kemudahan pengajuan menjadi alasan utama (60%), disusul kebutuhan mendesak, pembayaran utang (32%), dan kebutuhan sehari-hari (30%). Pengguna pria cenderung memakai layanan ini untuk kebutuhan harian dan modal usaha, sementara Gen Z lebih banyak memanfaatkannya untuk hiburan.
Untuk pinjol, pertumbuhan juga stagnan, dari 8% menjadi 9% dalam setahun. Seperti paylater, pengguna pinjol juga terdorong oleh kemudahan proses aplikasi (75%). Penggunaan umumnya untuk kebutuhan mendesak (60%), melunasi utang (39%), dan keperluan harian (38%).
Menurut Head of Research Jakpat, Aska Primardi, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengguna fintech tidak mengalami pertumbuhan signifikan, intensitas penggunaannya bisa jadi meningkat.
"Fakta menarik lainnya adalah, meskipun jumlah pengguna tidak bertambah, frekuensi penggunaan atau nilai pinjaman bisa meningkat. Hal ini tercermin dari kenaikan persentase penggunaan BNPL pada platform e-wallet," jelas Aska, dikutip Sabtu (19/7/2025).
Gagal Bayar: Dari Masalah Pribadi Menjadi Fenomena Kolektif
Aska juga menanggapi maraknya kasus gagal bayar pada awal 2025. Menurutnya, ini merupakan efek domino dari kondisi ekonomi makro yang sulit, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok tanpa diimbangi kenaikan pendapatan.
"Fenomena ini kini berkembang menjadi isu kolektif. Bahkan muncul grup-grup di media sosial yang berbagi tips untuk menghindari tagihan," ujarnya.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada semester pertama 2025 mendukung pernyataan ini, menunjukkan tren kenaikan gagal bayar. Bila dikaitkan dengan laporan Jakpat yang menunjukkan pertumbuhan pengguna fintech yang stagnan, Aska menyimpulkan bahwa masalah gagal bayar tidak berasal dari lonjakan pengguna baru.
"Dengan demikian, penyebab utama gagal bayar kemungkinan besar adalah pengguna lama yang mulai kewalahan mengelola kewajiban finansial digital mereka," kata Aska. Ia merekomendasikan agar dilakukan edukasi lebih luas terkait opsi restrukturisasi utang bagi pengguna yang tidak lagi sanggup memenuhi kewajibannya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik