"Fakta menarik lainnya adalah, meskipun jumlah pengguna tidak bertambah, frekuensi penggunaan atau nilai pinjaman bisa meningkat. Hal ini tercermin dari kenaikan persentase penggunaan BNPL pada platform e-wallet," jelas Aska, dikutip Sabtu (19/7/2025).
Gagal Bayar: Dari Masalah Pribadi Menjadi Fenomena Kolektif
Aska juga menanggapi maraknya kasus gagal bayar pada awal 2025. Menurutnya, ini merupakan efek domino dari kondisi ekonomi makro yang sulit, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok tanpa diimbangi kenaikan pendapatan.
"Fenomena ini kini berkembang menjadi isu kolektif. Bahkan muncul grup-grup di media sosial yang berbagi tips untuk menghindari tagihan," ujarnya.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada semester pertama 2025 mendukung pernyataan ini, menunjukkan tren kenaikan gagal bayar. Bila dikaitkan dengan laporan Jakpat yang menunjukkan pertumbuhan pengguna fintech yang stagnan, Aska menyimpulkan bahwa masalah gagal bayar tidak berasal dari lonjakan pengguna baru.
"Dengan demikian, penyebab utama gagal bayar kemungkinan besar adalah pengguna lama yang mulai kewalahan mengelola kewajiban finansial digital mereka," kata Aska. Ia merekomendasikan agar dilakukan edukasi lebih luas terkait opsi restrukturisasi utang bagi pengguna yang tidak lagi sanggup memenuhi kewajibannya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik