JELAJAHNEWS.ID -Sepanjang tahun 2025, kasus gagal bayar (galbay) dalam layanan pinjaman online (pinjol) mencuat dan menjadi sorotan publik. Fenomena ini banyak dikaitkan dengan komunitas pengguna yang secara aktif mencari cara untuk menghindari tagihan. Namun, menurut temuan terbaru Jakpat, lonjakan tersebut tidak dipicu oleh pengguna baru, melainkan berasal dari pengguna lama yang kesulitan mengelola kewajiban finansialnya di tengah tekanan ekonomi.
Jakpat melakukan survei terhadap 2.041 responden pada paruh pertama 2025, terdiri dari Generasi Z (39%), Milenial (42%), dan Generasi X (19%). Survei ini bertujuan mengungkap kebiasaan pengguna layanan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia, mencakup e-wallet, perbankan digital (mobile/internet), layanan Buy Now Pay Later (BNPL/paylater), pinjaman online, urun dana (crowdfunding), dan peer-to-peer (P2P) lending.
Hasil survei menunjukkan mayoritas responden menggunakan e-wallet (95%), diikuti oleh layanan paylater (29%) dan pinjol berbentuk uang tunai (9%). Sementara itu, 45% responden memanfaatkan layanan perbankan digital, dengan 89% menggunakan mobile/internet banking dan 45% mengakses digital banking.
Pertumbuhan Stagnan pada Fintech BNPL dan Pinjol
Dalam kategori paylater, Jakpat mencatat sedikit penurunan penggunaan aplikasi dari 31% pada paruh pertama 2024 menjadi 29% di tahun 2025. Namun, pengguna paylater dalam e-wallet meningkat dari 12% menjadi 14%. Faktor kemudahan pengajuan menjadi alasan utama (60%), disusul kebutuhan mendesak, pembayaran utang (32%), dan kebutuhan sehari-hari (30%). Pengguna pria cenderung memakai layanan ini untuk kebutuhan harian dan modal usaha, sementara Gen Z lebih banyak memanfaatkannya untuk hiburan.
Untuk pinjol, pertumbuhan juga stagnan, dari 8% menjadi 9% dalam setahun. Seperti paylater, pengguna pinjol juga terdorong oleh kemudahan proses aplikasi (75%). Penggunaan umumnya untuk kebutuhan mendesak (60%), melunasi utang (39%), dan keperluan harian (38%).
Menurut Head of Research Jakpat, Aska Primardi, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah pengguna fintech tidak mengalami pertumbuhan signifikan, intensitas penggunaannya bisa jadi meningkat.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
