"Fakta menarik lainnya adalah, meskipun jumlah pengguna tidak bertambah, frekuensi penggunaan atau nilai pinjaman bisa meningkat. Hal ini tercermin dari kenaikan persentase penggunaan BNPL pada platform e-wallet," jelas Aska, dikutip Sabtu (19/7/2025).
Gagal Bayar: Dari Masalah Pribadi Menjadi Fenomena Kolektif
Aska juga menanggapi maraknya kasus gagal bayar pada awal 2025. Menurutnya, ini merupakan efek domino dari kondisi ekonomi makro yang sulit, seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok tanpa diimbangi kenaikan pendapatan.
"Fenomena ini kini berkembang menjadi isu kolektif. Bahkan muncul grup-grup di media sosial yang berbagi tips untuk menghindari tagihan," ujarnya.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada semester pertama 2025 mendukung pernyataan ini, menunjukkan tren kenaikan gagal bayar. Bila dikaitkan dengan laporan Jakpat yang menunjukkan pertumbuhan pengguna fintech yang stagnan, Aska menyimpulkan bahwa masalah gagal bayar tidak berasal dari lonjakan pengguna baru.
"Dengan demikian, penyebab utama gagal bayar kemungkinan besar adalah pengguna lama yang mulai kewalahan mengelola kewajiban finansial digital mereka," kata Aska. Ia merekomendasikan agar dilakukan edukasi lebih luas terkait opsi restrukturisasi utang bagi pengguna yang tidak lagi sanggup memenuhi kewajibannya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi