JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepastian pesangon bagi buruh perusahaan kehutanan yang terdampak pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Hal ini disampaikan usai menerima audiensi Serikat Pekerja Kehutanan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (26/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan buruh menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait nasib pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pencabutan izin operasional perusahaan kehutanan oleh pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Bobby menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengupayakan solusi dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat dan pihak perusahaan.
Baca Juga:"Nah ini akan kami perjuangkan, akan kami sampaikan, baik ke Kementerian Ketenagakerjaan ataupun pihak perusahaannya, pasti akan kami usahakan," ujar Bobby.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap buruh menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, terutama dalam situasi yang berdampak langsung pada keberlangsungan pekerjaan masyarakat.
Menurut Bobby, pihaknya juga akan memberi perhatian khusus terhadap buruh PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang menghentikan operasionalnya. Ia memastikan pemerintah akan berupaya mencari kejelasan terkait hak-hak pekerja, termasuk pesangon.
"Nasib buruh di Sumut senantiasa menjadi perhatian kami. Kami akan mengupayakan kepastian bagi para pekerja yang terdampak," katanya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus viral narapidana korupsi yang kedapatan berada di sebuah kedai kopi
Politik
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti maraknya peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dinilai telah mencapai
Politik
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam