Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin memaparkan sejumlah usulan prioritas, antara lain perbaikan jalan, pembangunan terminal, serta pembangunan akses menuju Pulau Buaya di Kecamatan Teluk Nibung yang direncanakan sebagai kawasan sentra perikanan.
"Kami berharap perhatian dari Pak Gubernur untuk membantu membenahi Kota Tanjungbalai. Salah satu rencana kami adalah pengembangan kawasan sentra perikanan yang memerlukan pembangunan akses jembatan menuju lokasi dengan panjang sekitar 100 hingga 150 meter," ujar Mahyaruddin.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta, sebagaimana menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Tanjungbalai telah mencapai 99,4 persen dari jumlah penduduk.
Ke depan, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai, agar manfaat program jaminan kesehatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyaraka
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik