Terungkap! 10 Persen dari 15 Juta Warga Sumut Pengguna Narkoba

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kolaborasi dan melakukan intervensi terpusat untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga menyatakan kesiapan mendukung upaya tersebut, termasuk dari sisi anggaran, guna mempercepat penanganan narkoba secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Bobby menegaskan perlunya langkah terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Baca Juga:

• Narkoba Meresahkan, Rakyat Turun ke Jalan Desak Polisi Bertindak Tegas

"Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba," ujar Bobby Nasution.

Menurut Bobby, ancaman narkoba tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi muda. Ia menilai narkoba kini semakin mudah diakses masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau dan mulai menyasar kelompok usia yang lebih muda.

Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumut berencana memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat, terutama di wilayah yang tergolong rawan peredaran narkoba. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkotika akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus untuk menjalankan program penanganan secara masif dan berkelanjutan.

Terkait kebutuhan anggaran yang dihadapi BNNP Sumut, Bobby menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kemampuan dan mekanisme yang berlaku.

"Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 10 persen dari total penduduk Sumut yang berjumlah sekitar 15 juta jiwa tercatat sebagai pengguna narkoba.

"Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa," kata Tatar.

Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya kondisi geografis wilayah yang menjadi jalur strategis masuknya narkotika dari berbagai daerah maupun jaringan internasional. Selain itu, beberapa wilayah di bagian selatan Sumut juga dinilai rawan menjadi pintu masuk penyelundupan.

Menurut Tatar, sepanjang 2025 mayoritas penyalahguna narkoba berasal dari kelompok usia produktif, yakni 15 hingga 45 tahun. Namun, dalam perkembangannya, tren penyalahgunaan mulai menjangkau anak-anak usia sekolah, sehingga memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap memprioritaskan pengawasan dan penindakan di pintu-pintu masuk utama serta kawasan pedesaan yang mulai terpapar peredaran narkoba. Upaya tersebut, lanjut Tatar, telah menunjukkan hasil awal berupa penurunan angka peredaran di sejumlah wilayah.

"Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berharap momentum audiensi ini dapat memperkuat kolaborasi nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa," ujarnya.(jns)