Terkait kebutuhan anggaran yang dihadapi BNNP Sumut, Bobby menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan sesuai kemampuan dan mekanisme yang berlaku.
"Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut akan berupaya membantu. Kita harus serius agar Sumut benar-benar terbebas dari narkoba," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 10 persen dari total penduduk Sumut yang berjumlah sekitar 15 juta jiwa tercatat sebagai pengguna narkoba.
"Dari sekitar 15 juta total penduduk Sumut, terdapat 10 persen yang menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa," kata Tatar.
Ia menjelaskan, tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya kondisi geografis wilayah yang menjadi jalur strategis masuknya narkotika dari berbagai daerah maupun jaringan internasional. Selain itu, beberapa wilayah di bagian selatan Sumut juga dinilai rawan menjadi pintu masuk penyelundupan.
Menurut Tatar, sepanjang 2025 mayoritas penyalahguna narkoba berasal dari kelompok usia produktif, yakni 15 hingga 45 tahun. Namun, dalam perkembangannya, tren penyalahgunaan mulai menjangkau anak-anak usia sekolah, sehingga memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik