JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kolaborasi dan melakukan intervensi terpusat untuk memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga menyatakan kesiapan mendukung upaya tersebut, termasuk dari sisi anggaran, guna mempercepat penanganan narkoba secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jajaran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Bobby menegaskan perlunya langkah terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Baca Juga:"Pada pertemuan ini, saya ingin adanya kolaborasi kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa daerah yang menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba," ujar Bobby Nasution.
Menurut Bobby, ancaman narkoba tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi muda. Ia menilai narkoba kini semakin mudah diakses masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau dan mulai menyasar kelompok usia yang lebih muda.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumut berencana memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat, terutama di wilayah yang tergolong rawan peredaran narkoba. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkotika akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan.
Meski demikian, Bobby mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya pemberantasan narkoba, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus untuk menjalankan program penanganan secara masif dan berkelanjutan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik